Wajib Daftar Perusahaan

1.    Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

Wajib daftar perusahaan secara sepintas tampaknya adalah hanya masalah teknis administratif. Namun demikian pendaftaran atau daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Dalam ketentuan Umum Undang – Undang No.3 tahun 1982 disebutkan bahwa Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang – undang Wajib Daftar Perusahaan atau UU – WDP dan atau peraturan – peratuaran pelaksanannya , dan atau memuat hal – hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UUWDP pada tahun 1998 diterbitkan Keputusan Menperindag No.12/MPP/Kep/1998 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menperindag No.327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan serta menunjuk penyelenggara dan pelaksana WDP. (I.G.Rai Widjaja, 2006: 273)

Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik untuk perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan menteri yang berkompeten.

2.   Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

Dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah:

a.    Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

b.    Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

c.     Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

d.    Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

e.    Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.

3.   Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan

Adanya wajib daftar perusahaan bertujuan adalah :

a.    Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain tentang perusahaan.

b.    Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan.

c.     Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha.

d.    Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha.

e.    Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.

4.   Kewajiban Pendaftarannya

Adapun kewajiban pendaftarannya adalah sebagai berikut :

a.    Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

b.    Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.

c.     Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.

d.    Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan Pasal 5).

5.   Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

Menurut Pasal 9 :

a.    Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.

b.    Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan

c.     Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat b pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang ( Pasal 10 ).

6.   Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan

Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; perseroan terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan. Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut :

A.   Umum

·      nama perseroan

·      merek perusahaan

·      tanggal pendirian perusahaan

·      jangka waktu berdirinya perusahaan

·      kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan

·      izin-izin usaha yang dimiliki

·      alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya

·      alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan.

B.    Mengenai Pengurus dan Komisaris

Ø  nama lengkap dengan alias-aliasnya

Ø  setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang

Ø  nomor dan tanggal tanda bukti diri

Ø  alamat tempat tinggal yang tetap

Ø  alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia

Ø  Tempat dan tanggal lahir

Ø  negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI

Ø  kewarganegaran pada saat pendaftaran

Ø  setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang

Ø  tanda tangan

Ø  tanggal mulai menduduki jabatan

C.    Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris

ü  modal dasar

ü  banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham

ü  besarnya modal yang ditempatkan

ü  besarnya modal yang disetor

ü  tanggal dimulainya kegiatan usaha

ü  tanggal dan nomor pengesahan badan hukum

ü  tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

D.   Mengenai Setiap Pemegang Saham

·         nama lengkap dan alias-aliasnya

·         setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang

·         nomor dan tanggal tanda bukti diri

·         alamat tempat tinggal yang tetap

·         alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia

·         tempat dan tanggal lahir

·         negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I

·         Kewarganegaraan

·         jumlah saham yang dimiliki

·         jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

E. Akta Pendirian Perseroan

Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan.

MK : Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Sumber :
Google Telusur :

http://alfianhayqal.wordpress.com/2012/06/03/wajib-daftar-perusahaan/